ADVERTISEMENT
Senin, 21 September, 2020 | 12:22
ADVERTISEMENT

Langkah Presiden Cukup Strategis Mengatisisapi Kerawan Pangan

BERITA TERKAIT

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

TANGERANGRAYA.NET, JAKARTA – Saat Virus Corona dicanangkan oleh WHO sebagai wabah dunia, semua negara di dunia berupaya mengantisipasi penyebaran virus mematikan tersebut, dari mengkarantina wilayah, anjuran mencuci tangan, melarang tidak berkumpul, menyemprot disinfektan, hingga menggunakan masker.

Tahapan protokol kesehatan itu telah dilalui, masyarakat semakin sadar, bahwa hanya dengan cara itu melawan COVID-19 yang belum ditemukan vaksinnya tersebut. Namun disisi lainnya, kini ancaman dunia memasuki tahapan baru, yakni, adanya krisis atau kerawanan pangan!

Oleh karena itu, untuk menyikapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo meminta kepada perusahaan Badan Milik Negara (BUMN) untuk membuka lawan persawahan baru sebagai bentuk antisipasi ancaman krisis pangan dampak pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan Jokowi saat rapat terbatas (Ratas) tentang lanjutan pembahasan antisipasi kebutuhan bahan pokok di Istana Bogor, beberapa saat yang lalu.

Langkah Presiden Jokowi tersebut mendapatkan dukungan dari Masyarakat Pemerhati Pangan Indonesia (MAPPAN-Indonesia) melalui Ketua Umumnya, Wignyo Prasetyo, menurut dia hal itu adalah langkah yang cukup strategis dalam menghadapi dampak COVID-19.

“Itu sangat sejalan dengan adanya defisit bahan pokok di tengah pandemi Corona,” ujar Wignyo dalam keterangannya kepada media melalui aplikasi Zoom, Kamis, (30/4/2020).

Pandemi yang berhasil mengguncang tatanan sosial ekonomi dan sosial politik ini juga lanjut Wignyo, maka instruksi presiden untuk membuka lahan sawah baru merupakan langkah yang tepat dan matang sebagai antisipasi dampak wabah Virus Corona. “Saya kira itu langkah yang tepat, pemikiran yang matang untuk mengantisipasi kerawanan pangan,” terangnya.

Sebab sambung Wignyo, dampak pandemi yang panjang akan menimbulkan kerawanan pangan dalam waktu yang cukup panjang. “Jadi, itu juga untuk menjamin ketahanan pangan, mengingat situasi global akan menyulitkan untuk impor,” imbuh Wignyo yang organisasinya juga tergabung dalam Komite Penggerak Nawacita (KPN) ini.

Selain itu juga ia menyarankan kepada pemerintah, bahwa lahan sawah yang baru nanti sebaiknya merupakan lahan basah atau rawa, bukan lahan gambut yang mengkhawatirkan selama ini. Sehingga sambungnya, tidak merubah fungsinya sebagai tangkapan air.

“Dengan memperbaiki praktek pengelolaan air dan pertanian di lahan basah, yang disertai dengan mengintegrasikan pengelolaan berbasiskan lahan basah ke dalam kawasan pertanian, ketahanan pangan jangka panjang dapat terjamin dan keanekaragaman hayati pun meningkat,” beber pria yang sedang melanjutkan studinya ini.

Lahan rawa memiliki keunggulan soal ketersediaan air dibandingkan dengan lahan sawah lainnya. Air di sawah lahan rawa bisa tersedia sepanjang tahun. “Keunggulan utama lahan rawa adalah airnya tersedia sepanjang tahun. Jadi, disaat wilayah lain kemarau dan kekeringan, lahan rawa justru dapat berproduksi optimal dan panen raya,” papar Wignyo.

Demikian juga optimalisasi lahan rawa kata Wignyo sangat strategis. Karena lahan rawa potensial untuk menekan defisit beras. “Yang biasanya terjadi pada bulan September hingga Nopember,” sambungnya lagi, dan pasokan produksi beras dari lahan rawa mengalami puncaknya, terutama di bulan Agustus dan Oktober.

Pun ia kembali menyarankan, bahwa untuk menjamin stok kebutuhan pangan, Presiden Jokowi perlu memerintahkan Kementerian Pertanian untuk menjalankan program perluasan areal tanam.

“Nah gitu juga petingnya dengan dana desa dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sebaiknya dialihkan dulu ke urusan produksi pangan, jadi tinggalin aja dulu program lain, utamakan urusan produksi pangan aja,” pungkas Wignyo.

Sebelumnya Presiden Jokowi dalam rapat terbatas tersebut mengatakan, bahwa komoditas pangan domestik di banyak wilayah di Indonesia mengalami defisit. Defisit beras terjadi di 7 provinsi, dan defisit jagung 11 provinsi, oleh karenanya, presiden memerintahkan perusahaan plat merah untuk mulai “Keroyokan” membuka lahan persawahan baru.

Menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, menegaskan bahwa presiden meminta kepada BUMN, Kementerian Pertanian dan Pemprov untuk membuka lahan baru untuk persawahan. “Di Kalimantan Tengah diperkirakan ada lebih dari 900.000 hektare, yang sudah siap 300.000 hektar juga yang dikuasai BUMN ada sekitar 200.000 hektar agar dibuat perencanaan,” lanjut Airlangga.

Sumber Berita : Indonesiaberita.com
ADVERTISEMENT

Berita Terkait

ADVERTISEMENT

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

%d blogger menyukai ini: