TANGERANGRAYA.NET – Daerah yang akan menggelar pemungutan suara, dimungkinkan dapat mengusulkan penundaan jika pandemi Covid-19 masih berlanjut.
Hal itu dikatakan oleh Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, ketika dikonfirmasi, Kamis, (7/5/2020).
“Kepala daerah mungkin saja bisa mengusulkan penundaan, tetapi sifatnya sebagai usulan saja, tentu saja KPU yang akan mempertimbangkan layak tidaknya usulan itu untuk diterima atau tidak,” kata Lucius.
Namun, dikatakan Lucius, kewenangan penundaan tetap berada pada penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada), dengan melihat pertimbangan-pertimbangan.
“Karena pelaksanaan Pilkada dilakukan secara serentak, maka tentu saja tak bisa masing-masing kepala daerah mengusulkan waktu sendiri-sendiri karena yang jadi pertimbangan penundaan adalah situasi nasional yang mempengaruhi hampir semua daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak,” tuturnya.
“Kewenangan menentukan penundaan Pilkada menurut Perppu Nomor 2 tahun 2020 ada pada KPU dengan terlebih dahulu meminta kesepakatan dengan DPR dan Pemerintah (Pasal 122A). Dengan demikian jelas bahwa penundaan Pilkada itu merupakan ranah tanggung jawab penyelenggara pemilu atau KPU, bukan kepala daerah,” tambahnya.
Seperti diketahui, wabah Covid-19 menjadi alasan penyelenggara menunda pelaksaan Pilkada yang seharusnya digelar pada September 2020 mendatang.
Dalam informasi yang diterima Mcmnews.id, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan melaksanakan Pilkada serentak pada Desember 2020, jika masa pandemi Covid-19 telah dinyatakan berakhir pada Juli mendatang.
Dihubungi terpisah, Bakal Calon Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, menginginkan agar Pilkada dapat digelar pada Desember 2020.
“Ya kalau saya pribadi, lebih cepat lebih baik. Kan teknis dilapangannya nanti bisa diatur, misalnya antrean masuk ke bilik suaranya dijaga jaraknya. Kampanyenya diatur massanya,” ujar Benyamin Davnie.
