Pilkada Ditunda Berakibat Mengancam Stabilitas Negara, Budayawan Tangsel: Berbahaya Untuk Arah Politik Kedepan

TANGERANGRAYA.NET, Tangsel – Budayawan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Uten Sutendy, tidak sepakat jika pelaksanaan Pilkada Serentak yang rencananya akan diselenggarakan pada 9 desember 2020 mendatang harus ditunda.

Menurutnya, jika pelaksanaan Pilkada Serentak ditunda akan menimbulkan gejolak sosial-politik di masyarakat. Hal itu lantaran, masyarakat merasa tidak puas karena ada kemungkinan laju perekonomian akan terhambat. Kemungkinan penundaan pilkada juga akan berdampak kepada kepemimpinan pemerintah kota ataupun daerah kurang mendapat dukungan masyarakat, karena pergantian masa periode kepemimpinan pasti terjadi dan akan ditunjuk Plt.

“Saya kira ini ada semacam grand desaign, secara nasional ya, supaya seluruh pelaksanaan pilkada serentak ditunda,” ujar dia, kepada Tangerangraya.net, Minggu, (20/9/2020).

“Jadi kalo ditunda rasanya ada upaya pihak yang sedang mengambil keuntungan disitu,” pungkas dia.

Uten mengungkapkan, Corona merupakan bagian dari strategi global. Tetapi untuk ditingkatan nasional, lanjut uten, banyak orang yang mendompleng dan menumpang untuk kepentingan politik dan ekonomi jangka pendek.

“Misalnya begini ada pihak mengehendaki pilkada ini ditunda, itu menurut saya tidak ada alasan, karna sekarang faktanya masih kehidupan tetap berjalan normal. Muncul gejolak dimasyarakat tidak kepuasaan masyarakat, karna pada saat ditunda itu ada Pelaksana Tugas (Plt),” kata Uten.

“Terlebih Plt itu kan tidak mempunyai kebijakan yang strategis gitu loh. Sementara kalo Plt ada itu kan, kebijakan Plt tidak punya kebijakan untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis, ini lah yang berbahaya secara politik,” ungkapnya.

Dia jelaskan justru apabila ditunda dimasa yang akan datang akan berdampak buruk bagi Negara, karena ada pihak yang menghendaki ditunda serentak.

Uten juga menambahkan keberadaan Plt di kemudian hari dirasa kurang kuat, kurang ligitimed secara politik, sementara desakan dan harapan rakyat untuk minta pelayanan dalam menangani situasi pandemi dari pemerintah ke depan akan semakin besar terutama pemenuhan kebutuhan ekonomi

“Kemudian jika ini ditunda akan menimbulkan gejolak dimasyarakat karena posisi pemerintah daerah ataupun kota akan terasa lemah, laju perekonomian terhambat, dan akan berpotensi kepada ketidakstabilan politik mengarah terciptanya situasi chaos,” jelas dia. (STW/RED)