Oknum Lurah Mainkan Politik SARA di Tangsel, Kornas-Jokowi Desak Segera Proses Hukum!

  • Bagikan
Ketua DPW Kornas-Jokowi Banten, Yusuf Reza Sulaiman (Yures) | Photo : Istimewa
Ketua DPW Kornas-Jokowi Banten, Yusuf Reza Sulaiman (Yures) | Photo : Istimewa

Tangerangselatan, Tangsel – Beredarnya Politik SARA dalam pemilihan kepala daerah di Tangerang Selatan, Banten baru-baru ini dinilai mengancam perpecahan di tengah keberagaman, pasalnya menurut Ketua DPW Kornas-Jokowi Banten, Yusuf Reza Sulaiman (Yures), politik SARA dewasa ini sangat sensitif dan berpotensi memecah belah tali persaudaraan sesama anak bangsa.

“Pertama, kami mengecam keras isu politik SARA yang digoreng oleh oknum Lurah, di Tangerang Selatan. Jelas ini sangat kita sesesalkan, seharusnya Lurah menjadi pengayom dan panutan masyarakat, tapi dia yang memainkan isu agama. Ini yang berpotensi mengancam perpecahan antar anak bangsa khususnya di Tangsel,” ujar pria yang karib disapa Yures ini saat dimintai tanggapannya oleh Redaksi melalui seluler pribadinya, Selasa (6/10/2020).

Lebih lanjut Yures menyampaikan, bahwa adanya oknum Lurah yang menggoreng isu agama tersebut, sebaiknya segera diproses secara hukum, agar hal itu tidak terulang kembali seperti peristiwa Pemilihan Gubernur di Jakarta.

“Kami berharap oknum lurah tersebut dapat segera diproses secara hukum. Kalau ini dibiarkan sangat bahaya bagi keberlangsungan bernegara dan berdemokrasi. Nah apalagi kita punya pengalaman di Jakarta tahun 2017 tempo hari, si editor video Ahok juga ditangkap kan,” terang Aktivis 98 ini.

Maka dari itu, sambung Yures, meminta kepada pihak penyelenggara baik KPU, Bawaslu dan Penegak Hukum, yakni, pihak kepolisian agar segera menyelidiki dan memproses secara hukum oknum lurah tersebut, demi tegaknya hukum yang berkeadilan, sehingga hal tersebut imbuhnya, demi menjaga stabilitas politik nasional.

“Tentu kami mendorong pihak KPU, Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas untuk tegas menegakkan aturan, khususnya pihak kepolisian untuk segera memprosesnya, sebab berbahaya bagi keberlangsungan pesta demokrasi, jangan sampai persoalan itu mengganggu stabilitas politik nasional, hanya gara-gara aparatur negara (Lurah-Red) memainkan politik SARA,” pungkasnya.

Penulis : ASA | RED

  • Bagikan