Dengan menggunakan situs ini, Anda setuju dengan Kebijakan Privasi dan Pedoman Media Siber.
Accept
Tangerangraya.netTangerangraya.net
Notification Show More
Latest News
Raih Akreditasi Paripurna, RSU Serpong Utara Terus Berupaya Tingkatkan Mutu Pelayanan
Kesehatan Tangerang Selatan
Amanat UU, Bapenda Tangsel Berharap Raperda PDRD Dapat Tingkatkan PAD
Hukum & Kriminal Tangerang Selatan
Jengah dengan Perilaku PNS, Warga Sayangkan Pelayanan Disnaker Tangsel Buruk
Tangerang Selatan
Gelar Aksi Pernyataan Sikap, Warga Warung Mangga Tegas Menolak Pembangunan JPO
Hukum & Kriminal Kota Tangerang
Kasus Janda Tua Kota Serang, Ex Penasehat ATR/BPN: Tanah Negara Tak Boleh Dijual Belikan
Hukum & Kriminal Serang
Aa
  • Beranda
  • Tangerang Raya
    • Tangerang Selatan
    • Kota Tangerang
    • Kabupaten Tangerang
  • Banten
  • Nasional
  • Regional
  • Hiburan
  • Internasional
  • Pariwisata
  • Kesehatan
  • Indeks
Reading: Daftar Wali Kota, Bupati Hingga Gubenur Yang Tolak Omnibus Law, Bagaimana Banten dan Tangerang Raya ?
Share
Aa
Tangerangraya.netTangerangraya.net
  • Beranda
  • Tangerang Raya
  • Banten
  • Nasional
  • Regional
  • Hiburan
  • Internasional
  • Pariwisata
  • Kesehatan
  • Indeks
Cari
  • Beranda
  • Tangerang Raya
    • Tangerang Selatan
    • Kota Tangerang
    • Kabupaten Tangerang
  • Banten
  • Nasional
  • Regional
  • Hiburan
  • Internasional
  • Pariwisata
  • Kesehatan
  • Indeks
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Iklan
  • Syarat Biro
  • Kode Etik
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Pedoman Media Siber
TANGERANGRAYA.NET | Hak Cipta © Raya News Network. PT. Raya Digital Multimedia.
Tangerangraya.net > Berita > Nasional > Daftar Wali Kota, Bupati Hingga Gubenur Yang Tolak Omnibus Law, Bagaimana Banten dan Tangerang Raya ?
Nasional

Daftar Wali Kota, Bupati Hingga Gubenur Yang Tolak Omnibus Law, Bagaimana Banten dan Tangerang Raya ?

Redaksi Tangerang Raya
Last updated: 2020/10/09 at 7:02 PM
Redaksi Tangerang Raya 2 tahun ago
Share
SHARE

Tangerangraya.net – Gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah menolak pemberlakuan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja membuat beberapa kepala daerah ikut bersuara.

Mulai dari Gubernur, Walikota, sampai Bupati menyatakan sikap menolak Undang-undang Cipta Kerja tersebut dengan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi.

Salah satu kepala daerah yang meminta agar Omnibus Law jangan disahkan terlebih dahulu adalah Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Gubernur Jabar berjanji meneruskan penolakan kaum buruh dan mahasiswa kepada pemerintah pusat. Ia pun menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) agar UU Cipta Kerja tidak jadi diberlakukan.

“Jadi, UU ini jangan dulu disahkan untuk dijalankan,” kata Emil di Kota Bandung, Kamis (8/10/2020, kemarin.

Baca : Umumkan Tujuh Poin Sikap Pemerintah, Mahfud MD: Aktor dan Pelaku Anarkis Akan Ditindak Tegas!

Sementara itu untuk Provinsi Banten, Gubenur Banten mengatakan membolehkan demo penolakan Omnibus Law atau UU Ciptaker. Syaratnya, demo itu harus tertib dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid  karena mengingat saat ini Provinsi Banten sedang menghadapi pandemi Covid-19.

“Silahkan demo untuk ungkapkan aspirasinya, namun tetap jaga ketertiban dan jangan anarkis. Sama jangan lupa pakai masker, taati protokol kesehatan,” ungkap Wahidin Halim dalam siaran press dilaman resmi pemprov Banten. Bantenprov.go.id.

Hal senada juga di sampaikan oleh Walikota Tangerang, Arief R. Wismansyah mengharapkan kegiatan penyampaian aspirasi yang dilakukan di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Kota Tangerang berjalan kondusif.

“Rekan-rekan, masyarakat Kota Tangerang yang ikut aksi hari ini harap tetap berhati-hati,” ujarnya saat Istighosah dan Doa Bersama yang dilakukan secara virtual bersama seluruh pegawai Pemkot Tangerang, Kamis (8/10/2020) kemarin.

Untuk Kabupaten Tangerang, Sekretaris Daerah Moch. Maesyal Rasyid mewakili Bupati Tangerang menyebut bahwa Pemkab Tangerang mendukung aspirasi buruh serta mendukung penuh petisi buruh dan akan menyampaikan keluhan kaum pekerja di Kabupaten Tangerang ke pemerintah pusat.

Sekda berjanji akan segera membahas UU Omnibuslaw ini bersama legislator di Kabupaten Tangerang.

“Ya, Pemda melalui Pak Bupati sebetulnya sudah menyampaikan aspirasi ini ke DPR pada 19 September kemarin. Harapan para buruh sudah disampaikan semuanya termasuk isi petisi penolakan ini, artinya Pak Bupati sudah langsung merespons begitu situasi ini berkembang saat itu,” ujar sekda saat terima perwakilan demo buruh dengan  damai didepan kantor dipusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Selasa, (6/10/2020) lalu.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tangsel Abdul Rosyid mengatakan bahwa, Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah kewenangan DPR RI. DPRD Kota Tangsel hanya memfasilitasi arpirasi mahasiswa dan masyarakat untuk kemudian disampaikan ke DPR RI, saat menemui para pedemo di gedung DPRD Tangsel yang tergabung dalam Aliansi OKP Cipayung Plus Tangerang Selatan, Kamis, (8/10/2020)

Beberapa Gubenur yang telah menyatakan menolak omnibus Law diantaranya : Gubenur Jawa Barat. Ridwan Kamil, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Kalimantan Barat. Sutarmidji, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, dan Gubernur DKI Anies Baswedan

Sedangkan beberapa bupati juga menyatakan penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja yang disahkan pada Senin (5/10/2020). Berikut diantaranya : Bupati Bandung Barat Aa Umbara, Bupati Bandung Dadang M Naser, Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi, Bupati Subang H. Ruhimat, Bupati Garut Rudi Gunawan, Bupati Tegal Umi Azizah, Bupati Limapuluh Kota Irefendi Arbi, dan Wali Kota Malang Sutiaji.

Semoga perbedaan pandangan ini segera menemukan titik kesepakatan. Agar negeri ini bisa kembali damai dan bersatu dalam kemajuan yang berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakatnya

Penulis : BDU/MA

You Might Also Like

Deklarasi Presiden, PKS Banten Klaim Anies Baswedan Berhasil Ubah Kota Jakarta Lebih Baik

Merespon Deklarasi Anies Baswedan Capres 2024, Demokrat Tangsel Siap Nyatakan Bertarung

Luncurkan Buku, Putri Wapres RI Berharap Pemerintah Membangun Masterplan Ekosistem Produk Halal

Nah Loh ! Kejagung Bakal Dalami Dugaan Korupsi Impor Garam yang Dinahkodai Menko Airlangga

Segera Bertemu Empat Mata, Cak Imin Sebut Pertemuan dengan Puan Bakal Perkaya Koalisi PKB-Gerindra

TAGGED: #omnibuslaw, #uuciptakerja
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp LinkedIn Telegram Email Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
Leave a comment

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Berita Terbaru

Raih Akreditasi Paripurna, RSU Serpong Utara Terus Berupaya Tingkatkan Mutu Pelayanan
Kesehatan Tangerang Selatan
Amanat UU, Bapenda Tangsel Berharap Raperda PDRD Dapat Tingkatkan PAD
Hukum & Kriminal Tangerang Selatan
Jengah dengan Perilaku PNS, Warga Sayangkan Pelayanan Disnaker Tangsel Buruk
Tangerang Selatan
Gelar Aksi Pernyataan Sikap, Warga Warung Mangga Tegas Menolak Pembangunan JPO
Hukum & Kriminal Kota Tangerang
Kasus Janda Tua Kota Serang, Ex Penasehat ATR/BPN: Tanah Negara Tak Boleh Dijual Belikan
Hukum & Kriminal Serang
Tangerangraya.netTangerangraya.net

TANGERANGRAYA.NET | Hak Cipta © Raya News Network. PT. Raya Digital Multimedia.

  • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Iklan
  • Syarat Biro
  • Kode Etik
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Pedoman Media Siber

Removed from reading list

Undo
Selamat Datang

Masuk ke Akun Anda

Lost your password?