PPKM Mikro di Perpanjang Pemkot Tangerang hingga 22 Maret

TANGERANGRAYA.NET, Tangerang – Pemerintah Kota Tangerang memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di Kota Tangerang, sampai 22 Maret 2021. Perpanjangan tersebut disampaikan oleh Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah.

“Ya, kami ngikutin. Nanti aturannya ada revisi dari pergub (peraturan gubernur). Dari pergub, kami turunkan ke perwal-nya (peraturan wali kota),” kata Arief, Senin (08/03/2021) malam.

Pria 43 tahun itu menyatakan, sejumlah aturan dalam PPKM mikro jilid II serupa dengan aturan PPKM mikro jilid I, yang diterapkan pada 9-22 Februari 2021.

Salah satu aturan yang tercantum dalam PPKM mikro jilid II, yakni pembagian zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat rukun tetangga (RT).

Zonasinya, kata Arief, berupa zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah. Pada zona merah, dilakukan PPKM tingkat RT yang mencakup penutupan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial.

Selain itu, pada RT zona merah juga diberlakukan larangan berkerumun lebih dari tiga orang, pembatasan keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00.

Kemudian, kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang dapat menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan virus corona juga wajib ditiadakan.

Arief menyebut PPKM mikro jilid I membuat angka pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Tangerang menurun.

“Dari evaluasi kami, angka (terkonfirmasi positif Covid-19) selama ini terus turun. Kami bandingkan dengan bulan Januari (2021) itu dari 65 (pasien terkonfirmasi positif) per hari, turun ke 35 (pasien) kasus per hari sekarang,” papar Arief.

“Jadi, artinya kan turun setengahnya. Makanya, PPKM mikro ini cukup efektif,” imbuh dia.

Politikus Partai Demokrat itu menambahkan, penurunan angka pasien terkonfirmasi positif itu juga karena pengawasan yang dilakukan TNI-Polri, dan satuan tugas tingkat RT.

Tingkat kepatuhan warga terhadap aturan PPKM mikro, sebut Arief, juga meningkat hingga mencapai sekitar 70 persen di tiap kecamatan.

“Ada peningkatan (tingkat kepatuhan), karena sekarang di bawahnya diperketat. Kalau peningkatan kepatuhannya mungkin sekitar 70 persen ya, signifikan kok,” papar Arief. (bpro)

Sumber: Kompas