Catat! Pernyataan Jokowi Pemilu Tak Ditunda, Jangan Muncul Spekulasi Perpanjangan Jabatan Presiden

TANGERANGRAYA.NET   –   Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak boleh ada spekulasi muncul di masyarakat tentang penundaan Pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden.

Alasannya, seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak sudah ditetapkan 14 Februari 2024.

“Jangan sampai nanti muncul spekulasi, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode, sudah jelas semuanya” tegas Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor dilihat pada akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (11/4/2024).

Jokowi juga menjelaskan bahwa tahapan Pemilu tahun 2024 sudah akan dimulai di pertengahan bulan Juni ini. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Kepala Negara juga menyampaikan bahwa pada 12 April 2022 nanti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027 akan dilantik untuk segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak 2024. Oleh sebab itu, pemerintah akan segera membahas berbagai persiapan pemilu dan pilkada dengan kedua institusi tersebut.

“Nanti kita perlu berbicara dengan KPU dan juga Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini kita belum punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang,” imbuhnya.

Di samping itu, Presiden Jokowi meminta penyelesaian payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Payung hukum diminta sedetail-detailnya agar tidak ada multitafsir yang menjadi pemicu perselisihan di lapangan.

“Saya minta Pak Menko Polhukam komunikasi yang intens dengan DPR RI dan juga KPU sehingga perencanaan programnya ini bisa didetailkan lebih detail lagi,” kata Jokowi.

“Didetailkan lagi dan sehingga regulasi yang ada, yang disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan,” ujar Jokowi.

Jokowi mengingatkan, pemerintah perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan-persiapan. Hal itu bertujuan agar mematangakan persiapan Pemilu dan Pilkada serentak yang baru pertama dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Alokasi dana, baik dari APBN maupun APBD dalam rangka persiapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Diperkirakan anggarannya sebesar Rp110,4 triliun untuk KPU dan Bawaslu.

“KPU-nya Rp76,6 triliun dan Bawaslu-nya Rp33,8 triliun. Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD, dan dipersiapkan secara bertahap,” terang Jokowi.

Jokowi meminta para pembantunya menyiapkan pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota yang berakhir masa jabatannya di 2022 ini. Ada 101 daerah dengan rincian 7 gubernur, ada 76 bupati, dan ada 18 wali kota yang.

“Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat, dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah, situasi ekonomi global yang tidak gampang,” tutur Jokowi.

Terakhir, Jokowi meminta agar mengantisipasi situasi politik jelang Pemilu Serentak 2024.

Dia menekankan jangan sampai masyarakat terprovokasi terhadap isu-isu politik SARA yang pernah menjadi pengalaman pesta demokrasi di Tanah Air.

“Oleh sebab itu, saya juga minta dilakukan edukasi, dilakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat, kepada para kontestan,” pungkasnya. (RED/RED)