Proporsional Tertutup, Anggota Komisi II DPR Sebut Tak Nyambung dengan Keinginan Rakyat

Tangerang Selatan – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menanggapi perihal ramainya
gagasan proporsional tertutup pada sistem Pemilu yang wacananya akan diselenggarakan pada pemilu 2024.

Gaus mengatakan, jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sistem proporsional tertutup, negara akan dianggap tidak memberikan hak pesta demokrasi kepada rakyat.

“Tidak ada alasan MK memutuskan di luar daripada sistem yang sudah berjalan. Tapi tentu itu sepenuhnya merupakan kewenangan dari MK,” ujar Gaus ketika melakukan kunjungan Komisi II DPR RI di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Selasa, (6/6/2023).

Gaus menyampaikan, delapan dari sembilan fraksi di Senayan, telah menolak gagasan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, yang menginginkan sistem proporsional tertutup pada Pemilu.

“Kami DPR RI, 8 dari 9 fraksi yang ada di DPR meminta kepada MK, agar putusan yang akan ditetapkan itu berdasarkan sistem proporsional terbuka,” jelas Gaus.

“Kenapa? Karena yang pernah dilakukan elemen bangsa, dimana waktu itu MK dipimpin oleh Mahfud MD, adalah sistem proporsional terbuka,” tambahnya.

Sistem proporsional tertutup, kata Gaus, akan membuat masyarakat bertanya-tanya.

Pasalnya, lanjut Gaus, sistem proporsional terbuka, merupakan bagian dari tuntutan reformasi.

“Sistem terbuka itu adalah bagian dari tuntutan masyarakat. Dimana sistem (proporsional tertutup) selama orde baru itu, diganti dengan sistem terbuka,” tegasnya.

“Jadi kurang pas, manakala MK memutuskan berbeda dengan sistem yang ada saat ini. Masyarakat memilih Caleg itu kan orang, tapi kalo sistem tertutup yang dipilih kan partai. Jadi tidak kesampaian aspirasi dari masyarakat terhadap orang yang dipilih,” lanjut Gaus.

Sistem proporsional tertutup, tidak seiring dengan keinginan masyarakat, dalam memilih wakilnya.

Belum lagi, papar Gaus, dengan sistem proporsional tertutup, Anggota Legislatif yang terpilih, akan lebih memilih pertanggungjawabannya kepada partai, dibanding kepada masyarakat.

“Tidak nyambung dengan keinginan masyarakat. Jadi aspirasinya tidak kesampaian. Juga tanggung jawab Caleg itu tidak lagi kepada masyarakat, tapi kepada partai. Artinya, hak demokrasi dikebiri oleh MK, kalau sistem yang dipilih secara tertutup,” tandas Gaus.