Kurangi Polusi Udara, Pemkot Tangsel Didorong Membuat Penyelarasan Transportasi Publik

Tangerang Selatan – Wakil Sekretaris DPW PSI Provinsi Banten
Muhammad Bima Januri menyatakan pentingnya penyelarasan dan teringrasinya transportasi publik, guna mengurangi polusi.

Bima mengatakan, masyarakat di perkotaan cenderung menggunakan kendaraan pribadi, sebab kurang tersedianya transportasi umum yang saling terkoneksi.

“Contoh, banyak masyarakat yang menggunakan KRL, namun belum ada transportasi guna menyambung perjalanan dari rumah ke stasiun, atau sebaliknya,” ujar Bima, Senin, (11/9/2023).

Meski banyak angkutan berbasis online saat ini, kata Bima, tampaknya hal itu belum dapat menggugah masyarakat beralih ke transportasi publik.

Melihat hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) harus segera bergegas membuat regulasi terkait transportasi publik.

Pasalnya, lanjut Bima, hingga saat ini Kota Tangsel belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur soal transportasi, penyelarasan dan integrasinya.

“Bisa mencontoh langkah Pemprov DKI Jakarta soal Jak-linko. Di tiap-tiap daerah penyambung, ada transportasi umum yang tersedia bagi masyarakat. Harus Pemkot Tangsel bisa. Tinggal mau atau tidak,” tegasnya.

Bima memberikan gambaran soal daerah-daerah penyambung layaknya perempatan Viktor, Setu. Adapula, perempatan Bintaro sektor dua, di mana terdapat Stasiun Pondok Ranji, juga menjadi perbatasan dengan Jakarta Selatan.

Keengganan masyarakat menggunakan transportasi umum, sebab banyaknya angkutan kota yang sudah tidak layak, dan masih beroperasi di jalan raya.

“Dengan adanya regulasi, Pemkot Tangsel bisa menggandeng beberapa karoseri, untuk bekerja sama meremajakan angkutan-angkutan kota, agar masyarakat juga nyaman,” ujar Bima lagi.

Penyelarasan dan peremajaan angkutan kota, tutur Bima, diyakini dapat menjadi solusi bagi pengurangan tingkat polusi dan kemacetan di Kota Tangsel.

“Saya yakini, dengan penguatan regulasi dan kontrol Pemkot serta seluruh stakeholder, kemacetan dan polusi dapat teratasi. Semua tinggal kemauan pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif,” tandasnya.

Laporan: Bgs