TANGERANGRAYA.NET, BANTEN – Program metaverse bagi murid sekolah SMA di wilayah Provinsi Banten yang tidak diterima melalui jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun 2022 dinilai terkesan masih prematur.
Hal tersebut dinyatakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Sigit Sungkono, dalam keterangan rilisnya, Jumat, (15/7/2022).
“Kami menilai program tersebut hanya solusi akan-akalan PJ Gubernur Banten untuk menenangkan para murid dan wali murid dengan memberi harapan palsu,” ujar Sigit.
“Karena selain membingungkan murid dan wali murid untuk mengikuti program metaverse, tidak adanya sosialisasi yang meyakinkan untuk menempuh pendaftaran program tersebut,” kata Sigit.
Terlebih lagi kata Sigit, program ini belum memiliki payung hukum yang jelas sehingga bisa menjadi ‘Boomerang’ bagi dunia pendidikan di Banten.
“Sebab juklak dan juknis untuk menjalankan program metaverse tidak pernah di sosialisasikan, sehingga terkesan seperti program yang ‘prematur’ tanpa tujuan,” jelas Sigit.
“Saya meminta Aparah Penegak Hukum baik diwilayah Kota Tangsel dan Provinsi Banten untuk dapat mengusut tuntas terkait carut marutnya PPDB tahun 2022 yang diduga mengarah pada jual beli ‘transaksional’ bangku sekolah,” tandasnya.
Diketahui sebelumnya Pemerintah Provinsi Banten akan menerapkan sistem pembelajaran menggunakan konsep metaverse di sekolah. Metaverse merupakan suatu teknologi augmented reality (AR) yang memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya secara virtual.
Metaverse kerap diartikan sebagai simulasi dunia nyata manusia yang diimplementasikan di dunia maya atau internet. Konsep metaverse di sekolah tersebut, dinilai Pj Gubernur Banten Al Muktabar, sebagai solusi mengatasi keterbatasan daya tampung SMA dan SMK negeri di tanah jawara.
