TUTUP IKLAN
Kota Tangerang Selatan

Kemensos Salurkan Bansos Presiden Tahap Pertama, Total 75.916 KK Yang Akan Terima

20
×

Kemensos Salurkan Bansos Presiden Tahap Pertama, Total 75.916 KK Yang Akan Terima

Sebarkan artikel ini
Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan tahap pertama bantuan sosial (bansos) sembako dari Presiden di Kota Tangsel,Rempoa,Ciputat Timur, Kota Tangsel, Jumat (8/5). (Dok: Andre)

TANGERANGRAYA.NET, TANGSEL –  Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan tahap pertama bantuan sosial (bansos) sembako dari Presiden di Kota Tangsel, bertempat di Balai Warga RW 08,Rempoa,Ciputat Timur, Kota Tangsel, Jumat (8/5).

Penyerahan bansos tersebut dilakukan oleh Sekjen Kemensos didampingi oleh Walikota Tangsel, dan juga forkopimda kota tangsel.

BERITA INI DI SUPPORT OLEH

Hartono menjelaskan, total secara keseluruhan jumlah penerima Bansos Presiden Jokowi mencapai 1,9 juta KK. Pencairan tahap awal dilakukan pada 20 April 2020 di Jakarta. Penyaluran berikutnya adalah wilayah Bodetabek.

Sekjen Kemensos RI, Hartono Laras, menjelaskan, penyaluran bansos sembako dari Presiden ini merupakan tahap pertama setelah DKI Jakarta.

“Karena Jakarta ini PSBB-nya pertama. Setelah itu menyusul ke Bodetabek,” ujarnya.

Saat ini, dilanjutkan Hartono, pihak Kemensos melakukan supervisi penyaluran tahap pertama senilai Rp300 ribu untuk masing-masing KK di wilayah Kota Tangsel serta beberapa daerah lainnya di Bodetabek. Sesuai teknis penyalurannya, 2 minggu ke depan akan dicairkan tahap kedua senilai Rp300 ribu.

“Untuk bantuan sembako ini dimulai di tiga kelurahan terlebih dahulu yakni Rempoa, Cirendeu, dan Pisangan, sisanya akan dilakukan ditahap kedua,”ungkapnya.

Hartono mencermati Kota Tangsel sangat aktif untuk memverifikasi data terpadu kesejahteraan sosial, dari data tersebut memudahkan pihaknya untuk menyalurkan bantuan sosial, seperti untuk PKH sebanyak 7 ribu, bantuan non tunai sebanyak 12.182 ditambah 6.878 dan untuk bantuan sembako Presiden ini sebanyak 75.961. 

“Kami berpesan jika ada yang tidak terdata atau masuk dalam bansos maupun PKH dan sebaliknya bisa dievaluasi dan bisa diisi datanya kepada pihak terkait, jadi tidak perlu khawatir, karena pemerintah memiliki perhatian luar biasa untuk penanganan covid ini,” ujar Hartono.