TANGERANGRAYA.NET, Tangsel – DPRD Kota Tangerang Selatan Komisi II meminta Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan jangan hanya sebatas membuat kegiatan ceremony dalam rangka penanganan stunting, karna hal tersebut dinilai tidak efektif.
Demikian dikatakan oleh Anggota Komisi II pada DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Syauqi Farhan Mawali, kepada Tangerangraya.net, ditulis Selasa (5/7/2022).
Syauqi mengatakan Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan Kota Tangsel harus lebih efektif lagi dalam membuat program penanganan stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita.
Kasus 2.043,00 (dua ribu empat puluh tiga) sepanjang tahun 2022 yang dinyatakan oleh Dinas Kesehatan, menurutnya tergolong cukup lumayan banyak.
“Sebab itu untuk mengatasi kasus stunting diperlukan program yang lebih efektif lagi dan lebih menyentuh langsung ke masyarakat. Dinas Kesehatan juga dalam hal ini jangan hanya membuat kegiatan ceremony saja yang dimana hal tersebut tidak efektif dalam penanganan stunting,” ungkapnya.
“Kendati, demikian perihal Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung penurunan stunting sebesar Rp 44,8 triliun di tahun 2022 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), sepengetahuan saya Dinas Kesehatan belum mendapatkan alokasi tersebut,” tutupnya.
Sebelumnya Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mencatat kasus stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak yang umurnya dibawah 5 tahun pada tahun 2022 sebanyak 2.043,00 (dua ribu empat puluh tiga).
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel, Allin Hendalin, mengatakan kasus stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita pada tahun 2022 sebanyak 2043.
“Kalau di tahun 2021 kasus stunting di Kota Tangsel sebanyak 2919, sementara pada tahun 2022 ini ada 2043,” terangnya, kepada Tangerangraya.net, ditulis Senin, (4/7/2022).
Diketahui Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung penurunan stunting sebesar Rp 44,8 triliun di tahun 2022.
Anggaran tersebut terdiri dari belanja yang tersebar di 17 Kementerian dan Lembaga sebesar Rp 34,1 triliun dan Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 8,9 triliun serta DAK Nonfisik sebesar Rp 1,8 triliun.
