Nasional – Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menyayangkan apabila program makan siang dan susu gratis jatuh kepada pelaksana yang tidak bertanggung jawab, terlebih para pihak vendor atau pengusaha yang ingin turut sebagai penyelenggara.
Hal tersebut dikatakannya, melihat
program makan siang dan susu gratis mempunyai anggaran yang sangat cukup besar dari sumber APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
“Program makan siang dan susu gratis bisa dikatakan sebagai pemborosan uang negara, karna anggaran yang dikeluarkan cukup besar pula dan itu membebani APBN kalo misalkan di bebankan oleh APBN,” ujar Trubus, kepada Tangerangraya.net, saat dimintai tanggapan, Rabu, (27/3/2024).
Trubus menyampaikan sementara konteksnya itu lebih sasaranya kepada anak sekolah-anak sekolah yaitu SMP/SMA, belom lagi diperhitungkan bagi mereka anak seusia itu tidak sekolah. Jadi ini saya lihat seperti itu.
Kemudian kata Trubus, anak sekolah itu juga sebenarnya sudah dapat banyak bantuan yah selama ini dengan KJP (Kartu Jakarta Pintar), KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan segala macam yang lainnya menurut saya dari program ini dapat menimbulkan persoalan di pengawasan sama realisasinya.
“Kualitasnya sendiri dengan nilai Rp.15 ribu itu kan tidak gerak. Artinya pihak ini, sudah di uji coba ternyata konsistensinya masih tanda tanya,” terang Trubus.
“Artinya juga dari kualitas makanannya, karna harga materialnya makin hari makin mahal, maka kemudian jika ini dipegang oleh pihak penyelenggara patut dipertanyakan,” ucap Trubus.
Trubus pun tidak menampik bahwa sangat disayangkan apabila program makan siang dan susu gratis ini dialihkan kepada vendor-vendor atau katering.
“Jadi menurut saya ini diperlukan
Badan Pangan misalnya Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebenarnya juga bisa melaksanakan hal tersebut jika bicara mencakup pangan,” kata Trubus.
Hanya saja, Trubus jelaskan persoalannya menjadi rumit sebab anggarannya ini jumbo, yaitu mencapai Rp.400 Triliun. Jadi sangat berpotensial terjadi nya penyimpangan, nah yang berat itu adalah ke daerah nya, daerah ini kan berapa pendataan anak sekolahnya ini saja masih simpang siur termasuk data yang mereka tidak sekolah.
“Itu pun bisa menjadi kesempatan bagi para kepala daerah untuk melakukan kerjasama-kerjasama vendor tersebut yang tadi sebelumnya saya sampaikan,” imbuhnya
Saat ditanya adakah kekhawatiran program makan siang ini hanya di jadikan bahan bancakan, Trubus menjawab bisa saja, artinya nantinya ada pengusaha-pengusaha yang muncul disitu, seolah-olah sebagai pihak yang melaksanakan. Jadi bedanya dulu Bansos (Bantuan Sosial) non tunai itu semua jadi ajang bagi para pelaku usaha yang memanfaatkan celah dari program tersebut.
“Jadi ada kemungkinan dari program makan siang gratis para pengusaha berlomba-lomba bisnis di kuliner atau katering, bahkan tarik tarik menarik kepentingan juga,” tandasnya.
Laporan: STW
