Tangerang Selatan – Dinas Sosial Kota Tangsel menyatakan data desil I kemiskinan ekstrem di Tangsel berjumlah 58 ribu berdasarkan informasi dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Kepala Dinas Sosial Kota Tangsel
Mohammad Ervin Ardani mengatakan saat ini pihaknya tengah menyelaraskan data terkait kemiskinan.
Ervin menjelaskan hal demikian merujuk kepada data kemiskinan ekstrem, hasil olah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI.
“Data dari Kemenko PMK itu ada sekitar 58 ribu warga miskin dengan kategori ekstrem,” ujar Ervin, dikutip Selasa, (5/12/2023).
“Sementara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kita ada sekitar 380 ribu. Ini yang diselaraskan, agar menjadi data yang terintegrasi,” tambahnya.
Ervin katakan, data kemiskinan ekstrem masih bergerak dinamis, sesuai dengan pendataan yang dilakukan oleh aparatur Kelurahan dan Kecamatan.
“Kita masih tunggu koordinasi dari Badan Pengembangan dan Penelitian Pembangunan Daerah (Bappelitbangda). Jadi data orang miskin, nantinya betul-betul valid,” terang Ervin.
Sebelumnya, Pemkot Tangsel terus melakukan validasi dan verifikasi soal mandatory Menko PMK, terkait data kemiskinan ekstrem.
Seperti yang dikatakan Camat Pamulang Mukhroni bahwa saat ini sedikitnya 3435 KK, terdata masuk dalam kategori miskin ekstrem, berdasarkan informasi Bapelitbangda Kota Tangsel.
Serupa dengan Ciputat dan Serpong Utara, tambah Mukhroni, pendidikan gratis masih menjadi usulan yang paling banyak dari masyarakat, saat verifikasi.
Terpisah, Camat Setu Erwin Gemala Putra menyatakan bahwa, saat ini verifikasi dan validasi masih berproses.
“Dari Bappelitbangda itu masih 765 untuk wilayah Kecamatan Setu. Sudah 474 KK terverifikasi, tapi ini masih berproses. Paling tinggi di Kademangan 240 KK, nomor duanya Bakti Jaya ada 230 KK,” ujar Erwin.
Senada, Camat Pondok Aren Hendra mengungkapkan bahwa jumlah KK yang masuk dalam kemiskinan ekstrem sebanyak 2186.
“Jumlah se-Kecamatan Pondok Aren itu 2186, yang sudah terverifikasi 152. Yang tidak masuk masuk, kami belum dapat laporannya. Nanti kita minta, data dari kelurahan, nanti kita susun lagi,” ungkap Hendra.
Menurutnya, pendidikan gratis juga menjadi usulan dari masyarakat pada saat tim melakukan verifikasi di lapangan.
“Selain pendidikan, kami berupaya untuk memprioritaskan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu alternatif dalam pengentasan kemiskinan dan penggangguran,” jelas Hendra.
Laporan: STW
