TANGERANGRAYA.NET – Mengatasi krisis pangan akibat dampak Pandemi COVID-19, Masyarakat Pemerhati Pangan Indonesia (MAPPAN-Indonesia) kembali memberikan saran dan masukannya kepada pemeritah pusat sebagai salah satu solusi untuk mengatasi krisis pangan.
Menurut Ketua Umum MAPPAN-Indonesia, Wignyo Prasetyo, bahwa Perhutanan Sosial (lahan) yang telah dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebesar 1,2 juta hektar merupakan salah satu solusinya. Pasalnya kata Wignyo, masih puluhan ribu hektar yang belum terealisasi khususnya di pulau Jawa.
Dengan adanya Perhutanan sosial tersebut, lanjut Wignyo, skema bisa juga diterapkan IPHPS atau Kulinkk, “masyarakat bisa menanam banyak bahan pangan, bisa juga padi, jagung dan sayur-sayuran,” sambungnya.
Selain itu, kata Wignyo yang juga merupakan pengurus dari Komite Penggerak Nawacita (KPN) ini, bahwa hal itu adalah tugas dari KLHK, namun, ia berharap kepada Kementerian lain agar turut terlibat bersama KLHK.
“Seperti Kementerian Pertanian memikirikan Sarpras Pertanian, Kementerian PUPR membangun sarana Irigasi dan Embung Sarpras Pertanian, misalnya traktor, pupuk dan lain-lainnya,” terang Wignyo.
Begitu juga dengan Kementerian Desa Pembangungan Daerah Tertinggal (PDTT) pun bisa terlibat dengan dialihkannya dana desa ke produksi pangan di Perhutanan Sosial.
“Saya berharap dengan apa yang telah saya utarakan tadi bisa dikerjakan dengan sistem pada karya tunai,” tutup aktivis senior ini.
