Tangerangselatan.net, Tangsel – Anggota Komisi II DPRD Tangerang Selatan Fraksi Gerindra-PAN Ahmad Syawqi meninta Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk melakukan evaluasi dan pembenahan data penerima bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) agar efektif dan efisien.
“Kami menilai upaya Pemerintah Kota untuk menekan angka kemiskinan masih belum maksimal dan menyisakan banyak pekerjaan rumah, Permasalahannya terletak pada bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang belum tepat sasaran” ujar Syawqi saat memberikan keterangannya kepada Tangerangraya.net, Minggu (11/10/2020).
Menurut Syawqi, kurang maksimalnya bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang belum tepat sasaran, membuat upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menekan angka kemiskinan masih belum maksimal.
Ditambah lagi, adanya penemuan penerima ganda. Sehingga, bantuan jaring pengaman sosial yang diberikan kepada masyarakat menjadi tidak efektif.
“Bantuan Jaring Pengaman Sosial seyogianya bertujuan membantu keluarga miskin dan keluarga rentan miskin terdampak Covid-19 untuk menekan kenaikan jumlah kemiskinan,” tegas Ahmad Syawqi, Ketua Fraksi Gerindra – PAN DPRD Kota Tangerang Selatan.
Lanjutnya, pendataan masyarakat terdampak pandemi yang berhak menerima bantuan banyak di temukan penerima ganda.
Baca : Banpres Kembali Turun, Warga Minta Pemkot Lakukan Pembaruan Data
“Harus ada evaluasi dan pembenahan data penerima bantuan supaya bantuan jaring pengaman bisa efektif dan efisien” tutup Syawqi
Seperti di beritakan sebelumnya, Permintaan untuk perbaikan data penerima bantuan pernah di suarakan oleh Riyon, Warga Jelupang, Serpong Utara.
Menurut aktivis kemanusiaan ini, penerima bantuan sosial baik dari kementerian sosial ataupun bantuan presiden ini hanya di terima oleh orang yang itu-itu saja, dan tidak merata kesemua masyarakat. Apalagi yang memang jelas-jelas terdampak dan sangat membutuhkan.
“Semoga Pemkot Tangsel dengan Dinas Sosial Tangsel proaktif untuk segera melakukan pembaharuan Data dan berkoordinasi dengan pihak Kelurahan, RW/RT setempat untuk mendata kembali masyarakat yang tidak mendapatkan Bantuan sosial agar tepat sasaran” ucap Riyon
Menurutnya, supaya merata pembagian bantuan presiden atau pun bantuan dari kementerian sosial.
“Ada warga yang di bilang mampu menerima bantuan tersebut sedangkan warga yang benar membutuhkan itu tidak ada terdata, oleh karena itu harus ada pembaharuan data yang akurat” tegas Riyon
Editor : BDU
