TUTUP IKLAN
Kota Tangerang Selatan

Mengeluh Soal Pelayanan, Masyarakat Berhak Tau Wewenang Anggota DPRD

32
×

Mengeluh Soal Pelayanan, Masyarakat Berhak Tau Wewenang Anggota DPRD

Sebarkan artikel ini

Tangerang Selatan – Tokoh pemuda Serua, Ciputat, Kota Tangsel Roy mengeluhkan sulitnya mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Roy mengatakan puluhan warga masih menunggak BPJS Kesehatan. Karena tunggakan itu, mereka jadi sulit berobat atau mendapatkan pelayanan kesehatan, meski ber-KTP Tangsel.

BERITA INI DI SUPPORT OLEH

“Selain itu, akses pendidikan yang saat ini menggunakan zonasi, membuat beberapa putra-putri di wilayah itu memilih sekolah swasta, atau pondok pesantren,” ujar Roy, kepada wartawan, Minggu, (28/1/2024).

“Di wilayah sini hanya ada SMP Negeri 19, agak jauh. Jadi kalau zonasi ‘kalah’ terus. Makanya kita minta nih, biar warga kita diperhatiin juga soal pendidikannya,” pungkas Roy.

Sementara, Caleg PSI Dapil Ciputat, Kota Tangsel, Muhammad Bima Januri menyatakan, dengan anggaran yang dimiliki Pemkot Tangsel saat ini, kendala warga di Serua semestinya tidak terjadi.

“Kita ini anggarannya besar, buat bangun sekolah sebetulnya bisa, tapi asetnya ada atau tidak. Kan masalahnya itu. Membenahi aset, agar sekolah bisa terbangun itu yang menjadi pemikiran saya, Bro Edwin dan Bang Jepri,” beber Bima.

Hal yang sama dikatakan juga Edwin Caleg PSI untuk DPRD Provinsi Banten nomor urut 7, ia menjelaskan pihaknya akan membawa permasalahan tersebut, jika mendapatkan mandat.

“Jadi bapak-ibu, saya mohon doa dan dukungan, juga coblosannya, untuk saya, Bang Bima dan Bang Jepri. Kenapa? Biar masalah bapak-ibu ada yang ngawal,” jelas Edwin.

Kemudian di kesempatan yang sama, Caleg PSI nomor urut 2 DPR RI, Jepri menyebut masyarakat harus mendapatkan edukasi soal wewenang para anggota DPRD.

“Bapak-ibu harus tau, wewenang saya sebagai Anggota DPR RI, Bang Edwin sebagai Anggota tingkat Provinsi dan Bang Bima sebagai DPRD Kota Tangsel,” tegas Jepri.

Bahwa kami, mamiliki wewenang untuk membuat kebijakan, mengawasi anggaran dan kinerja para eksekutif. Siapa Eksekutif itu? Presiden, Gubernur dan Wali Kota,” lanjut Jepri.

“Jadi, keluhan bapak-ibu itu nantinya mereka yang mengerjakan, kita yang mengawasi kinerja mereka,” tandasnya.

Laporan: STW