TUTUP IKLAN
Kota Tangerang Selatan

Disinggung Soal Kemiskinan Ekstrem, Dewan Ini Jawab Mencla-Mencle

115
×

Disinggung Soal Kemiskinan Ekstrem, Dewan Ini Jawab Mencla-Mencle

Sebarkan artikel ini

Tangerang Selatan – Ketua DPC Partai Hanura, Ari Wibawa menyatakan bahwa yang mengetahui data kemiskinan ekstrem di lembaga DPRD ada pada Kader PDI Perjuangan, Drajat Sumarsono.

Ari Wibawa yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD Kota Tangsel itu mengaku, pihaknya tidak mendapatkan informasi detail dari kader-kader di Partai Hanura.

BERITA INI DI SUPPORT OLEH

“Belom, belom tahu ya (jumlah warga kategori miskin ekstrem). Kalau itu Pak Drajat Sumarsono yang tau datanya. Kalo dari kader (Partai Hanura) belom (ada laporan) ya belom,” ujar Ari, beberapa waktu lalu, kepada Tangerangraya.net, Rabu, (13/12/2023).

Ari menyatakan pihaknya hingga saat ini kader di bawah komando Oesman Sapta Odang (OSO) itu belum menjangkau masyarakat di tiap-tiap wilayah.

“Kader belom menjangkau, belom. Karena kan datanya tidak dikasih tahu, jadi kita belom turun lapangan,” katanya.

Sebab kan datanya sama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu ya intinya belom dibuka, yang tahu sebenernya ada di Pak Drajat Sumarsono. Karena bidangnya, dia kan itu Komisi I,” tandas Ari.

Sebelumnya, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Tangsel, Heri Sumardi meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) fokus terhadap pengentasan kemiskinan, ketimbang pekerjaan fisik, dan pembangunan infrastruktur.

Hal itu diungkap Heri menyoal puluhan ribu jiwa yang masuk dalam kategori miskin ekstrem, seperti dalam data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI.

“Mestinya DPRD bersama-sama dengan Eksekutif bagaimana menyelesaikan pengentasan kemiskinan. Hari ini (Pemkot Tangsel) fokus dalam persoalan-persoalan fisik,” kata Heri, ditulis 5 Desember 2023.

Pihaknya juga meminta agar para kader Partai Demokrat yang duduk di lembaga Legislatif, melakukan kontrol ketat terhadap kinerja Pemkot, terutama program-program pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Anggota DPRD ya melakukan aksi. Melakukan regulasi dengan yang ada, langkah-langkah yang Eksekutif mestinya dapat dikontrol ketat. Terutama kaitan dengan melaksanakan program penuntasan kemiskinan ekstrem,” tegasnya.

Laporan: STW